Sunday, April 15, 2012

Aksi Demi (Kebodohan) Rakyat Kecil



Menjelang Sidang Paripurna DPR terkait keputusan kenaikan BBM bersubsidi yang diundur menjadi Jumat (30/3), aksi unjuk rasa menolak kenaikan BBM oleh berbagai elemen masyarakat pun semakin bergejolak. Mulai dari mahasiswa, buruh, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga bahkan kepala daerah yang mewakili kepentingan parpol masin-masing pun ikut turut serta turun ke jalan. Jenis aksi unjuk rasa yang dilakukan juga beraneka unik. Mulai dari aksi damai berupa aksi mogok makan dan shalat gaib, hingga aksi anarkis perang batu dengan aparat keamanan.

Hampir semua dari aksi unjuk rasa menolak kenaikan BBM tersebut memiliki alasan demi melindungi rakyat kecil. ‘Melindung rakyat kecil’, sebuah argumen yang selalu dijadikan tameng. Ketika BBM naik maka membuat kebutuhan pokok meningkat dan menyebabkan rakyat kecil menderita kelaparan. Argumen klise normatif ini yang selalu diorasikan di sebagian besar aksi unjuk rasa menolak kenaikan BBM.
Jika kita mencoba mengkaji lebih jauh, argumen ini sungguh sebenarnya terbalik. Membiarkan harga BBM tetap, sesungguhnya adalah langkah membodohi rakyat. Ada empat alasan untuk hal ini.

Pertama, harga BBM di Indonesia merupakan harga termurah ketujuh di dunia. Rakyat Indonesia tidak banyak yang tahu tentang hal ini. Mereka pun bahkan menganggap harga ini masih mahal. Dengan harga tersebut, telah membuat rakyat manja dan tidak banyak yang memikirkan tentang diversifikasi energi. Padahal cadangan minyak dunia semakin berkurang dan harganya pun berpotensi untuk terus meningkat. Jika keadaan ini dibiarkan maka masa depan sumber energi di Indonesia akan menjadi suram. Seharusnya rakyat tahu tentang hal ini dan dengan giat memikirkan energi alternatif pengganti BBM.

Kedua, subsidi BBM yang memakan 12 % dari APBN selama ini terbukti telah salah sasaran. Hal ini dikarenakan lebih dari 50 % dampak dari subsidi BBM justru dirasakan oleh penduduk kelas menengah ke atas yang tingkat kebutuhannya lebih tinggi. Rakyat kecil seharusnya tahu tentang ini dan menuntut 12 % APBN tersebut dialihkan untuk program lain yang secara langsung memberi dampak pemberdayaan terhadap mereka.

Ketiga, kenaikan BBM dapat mengalihkan masyarakat lebih banyak untuk menggunakan moda transportasi umum. Orang-orang yang hidup dari jasa transportasi umum ini sebagian besar padahal adalah rakyat kecil. Hal ini tentu akan menguntungkan secara langsung bagi mereka karena dapat meningkatkan pendapatannya.

Keempat, kenaikan BBM meningkatkan harga kebutuhan barang terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat produksi. Hal ini tentu dapat memicu perusahaan pemilik produk untuk membuka pabrik-pabrik baru di daerah tersebut. Otomatis hal ini akan membuka lapangan pekerjaan baru yang jelas juga akan menguntungkan rakyat kecil.

Berdasarkan keempat alasan di atas, maka apakah masih relevan argumen aksi unjuk rasa menolak kenaikan BBM benar bertujuan untuk ‘melindungi rakyat kecil’ atau justru melindungi ‘kebodohan’ rakyat kecil. Mari berpandangan jauh ke depan demi Indonesia yang lebih cerdas.

Aksi Menuntut Kenaikan BBM



“Kapan bang lakukan aksi menuntut kenaikan BBM?, ayo berani tampil beda!”

Pernyataan di atas diungkapkan oleh salah seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi terhadap seorang Ketua BEM sebuah universitas di Indonesia. Hal ini dipicu oleh hasil kajian dari para mahasiswa Fakultas Ekonomi yang sepakat menyatakan bahwa menaikkan harga BBM memang sudah seharusnya dilakukan oleh pemerintah.

Ada empat hal yang menjadi alasan utama. Pertama, beban APBN sudah terlalu tinggi. Untuk subsidi BBM pemerintah menghabiskan 12% dari APBN. Multiplier effect dari subsidi BBM ini sangat kecil. Seandainya 12% ini dialihkan penggunaannya untuk hal lain seperti sektor riil, UMKM, dan pemberdayaan masyarakat, maka tentu multiplier effect-nya akan jauh lebih besar. Terkait hal ini, fakta bahwa Indonesia sebagai net importir minyak menjelaskan bahwa 12% APBN di atas larinya adalah keluar negeri. GDP yang meningkat adalah GDP negara lain, bukan GDP Indonesia. Selain itu juga selama ini pada kenyataannya subsidi BBM ini tidak tepat sasaran. Mereka yang menikmati subsidi ini adalah golongan menengah ke atas yang lebih banyak memiliki kendaraan bermotor.

Kedua, selama ini harga BBM di Indonesia sangat jauh dibawah harga minyak dunia. Kondisi harga yang murah ini membuat masyarakat merasa nyaman menggunakan BBM. Sehingga konsumsinya pun menjadi boros. Padahal minyak adalah non-renewable resource. Seharusnya masyarakat Indonesia lebih aktif memikirkan inovasi sumber energi alternatif pengganti BBM.

Ketiga, dengan mahalnya BBM maka masyarakat akan beralih menggunakan transportasi umum. Khusus terutama untuk Jakarta, tentu hal ini berdampak besar meredam kemacetan dan tingkat polusi udara yang sudah sangat parah. Selain itu ini juga tentu hal ini dapat meningkatkan kesempatan pengembangan usaha lebih bagi para penyedia jasa transportasi umum.

Lalu yang terakhir, mahalnya BBM tentu meningkatkan biaya distribusi barang dari pabrik produksi ke kota-kota tujuan distribusi. Untuk mengantisipasi hal ini, maka seharusnya akan tumbuh pabrik-pabrik baru di kota-kota tujuan distribusi tersebut. Pertumbuhan pabrik-pabrik baru inilah yang tentu berdampak positif bagi para investor yang ingin berinvestasi maupun bagi para tenaga kerja yang akan terserap.

Kembali kepada pernyataan di awal tulisan di atas. Pernyataan tersebut sekaligus sebenarnya adalah cerminan kritik terhadap aksi-aksi mahasiswa di berbagai daerah yang melakukan aksi menolak kenaikan BBM. Aksi tersebut terlihat seperti memiliki kajian yang kurang mendalam atau bahkan mungkin tanpa kajian dan hanya aksi emosional. Hal ini sangat memalukan. Betapa bodohnya mereka yang bahkan melakukan aksi anarkis hingga menyegel SPBU. Ini sungguh sama sekali tidak solutif. Mahasiswa seharusnya mampu menjadi lebih cerdas dan jangan hanya mencari perhatian publik dengan tindakan konyol.

Aksi menuntut kenaikan BBM seperti pernyataan di awal di atas memang tidak perlu dilakukan karena ini memang akan dilakukan pemerintah. Tapi tulisan ini sesungguhnya bertujuan untuk membuka mata para mahasiswa untuk lebih kritis mengkaji isu sebelum melakukan aksi. Mari kawan bergerak lebih cerdas.

CSR Organisasi Mahasiswa : Subsidi dari Mahasiswa



Lindungi rakyat kecil!

Seruan ini bergema hampir di seluruh penjuru negeri ini ketika isu kenaikan BBM bersubsidi tengah panas beberapa waktu yang lalu. Seruan ini diteriakkan oleh berbagai kalangan, mulai dari kepala daerah, lembaga swadaya masyarakat, buruh, hingga mahasiswa. Suara terbanyak yang menyerukan hal ini terutama datang dari mahasiswa, sang agen perubahan.

Apakah kenyataannya mahasiswa memang sungguh ingin melindungi rakyat kecil ?. Menurut data DIKTI tahun 2011 ada 4,8 juta orang total mahasiswa di Indonesia. Dari sebanyak itu berapa persenkah dari mereka yang memang menginginkan hal itu ?. Lalu juga apakah mereka yang ikut aksi demonstrasi dan berorasi ingin melindungi rakyat kecil itu dalam kesehariannya benar telah merealisasikan orasi mereka tersebut?. Memang belum ada pembuktian yang valid untuk hal ini. Tapi yang pasti dalam kenyataannya kita masih sering menemukan tindakan dan gaya hidup mahasiswa yang bertentangan dengan apa yang mereka orasikan.

Di lain sisi, sebagian mahasiswa juga telah melakukan aksi nyata melindungi rakyat kecil tersebut. Banyak jenis kegiatan mahasiswa berupa pengabdian masyarakat yang turun langsung ke lapangan memberikan berbagai jenis bantuan, mulai dari material, penyuluhan, pengobatan, dan jenis bantuan lainnya. Namun jenis kegiatan seperti ini masih belum terlalu banyak. Hanya organisasi mahasiswa seperti lembaga eksekutif mahasiswa, kelompok studi, organisasi keagamaan, dan beberapa organisasi lainnya saja yang telah melakukan kegiatan sejenis ini.

Kegiatan pengabdian masyarakat oleh mahasiswa merupakan sebuah kontribusi positif yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Hal ini bisa disebut sebagai suatu bentuk subsidi dari mahasiswa untuk masyarakat. Jika hal ini dapat dioptimalkan pelaksanaannya, maka ini berpotensi besar dapat membantu kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi pelaksanaanya dapat dilakukan melalui organisasi mahasiswa. 

Setiap organisasi mahasiswa diwajibkan memiliki tanggung jawab untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Bentuk kegiatannya nanti disesuaikan dengan jenis organisasi tersebut. Konsep ini mirip dengan konsep corporate social responsibility (CSR) pada perusahaan. Disini bisa kita sebut CSR organisasi mahasiswa.

Menurut data DIKTI tahun 2010 ada 3070 perguruan tinggi di Indonesia. Perguruan tinggi tersebut menyebar di seluruh provinsi di Indonesia. Setiap perguruan tinggi memiliki jumlah organisasi mahasiswa yang beragam. Salah satu contoh, Universitas Indonesia memiliki lebih dari 100 organisasi mahasiswa. Jika diperkirakan jumlah organisasi mahasiswa di Indonesia mencapai puluhan ribu hingga ratusan ribu.

Jika semua organisasi mahasiswa di Indonesia dapat menjalankan konsep CSR tersebut, maka hal ini akan menjadi subsidi yang sangat besar, merata, dan bersih dari mahasiswa untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini jauh lebih konkrit dinyatakan sebagai seruan ‘lindungi rakyat kecil’.

Ketimpangan Distribusi BBM


Beragam suara pro-kontra terkait isu kenaikan BBM menggema di sepanjang nusantara. Mulai dari barat hingga timur Indonesia. Namun di antara semua itu, ada sebuah suara menarik muncul dari tanah borneo, Kalimantan.

“Kami masyarakat Kalimantan setuju kenaikan harga BBM. Harga Rp 6500/liter pun tak jadi masalah, yang penting adalah POM bensin jangan kosong”. Hal ini diungkapkan langsung oleh masyarakat di Malinau, Kalimantan Timur. Mereka sudah akrab dengan kondisi POM bensin yang kosong berminggu-minggu dan di sekitarnya terdapat begitu banyak penjual BBM eceran. Para penjual eceran ini menjual BBM dengan harga sekitar Rp 6000-10000/liter, melambung di atas harga aslinya. Kondisi ini tentu semakin menyusahkan kehidupan masyarakat disana disamping harga barang-barang kebutuhan yang harganya lebih mahal dibanding di Pulau Jawa akibat faktor jarak distribusi.

Kelangkaan BBM ternyata tidak hanya terjadi di Kalimantan. Kondisi yang sama juga ditemui di daerah lain di luar Pulau Jawa terutama di Indonesia bagian timur. Kelangkaan ini diakibatkan oleh dua hal. Pertama kebijakan distribusi BBM yang timpang. Pulau Jawa selalu menjadi prioritas utama dalam distribusi BBM dan hal ini berpengaruh terhadap pasokan BBM yang ada di luar Jawa. Kedua, masih terkait dengan alasan pertama. Kondisi minimnya pasokan di luar Jawa ini kadang justru juga dimanfaatkan oleh beberapa oknum di daerah tersebut untuk melakukan penimbunan dan menjual kembali dengan harga yang lebih mahal.

Saat ini seiring rencana kenaikan BBM. Harga BBM yang dijual eceran di Malinau, Kalimantan Timur makin melonjak, Premium di harga Rp 8000/liter dan Pertamax Rp 12000/liter. POM bensin disana juga sudah tiga minggu mengalami kekosongan. Jika ditelaah sekilas, memang yang menjadi titik berat dari permasalahan ini adalah soal distribusi. Namun seiring rencana kenaikan BBM di Bulan April depan, tentu permasalahan distribusi ini menjadi permasalahan penting yang juga harus diselesaikan.

Ketika BBM resmi naik nanti di Bulan April, maka harga BBM di daerah-daerah yang mengalami kelangkaan tersebut tentu akan ikut naik menjadi lebih mahal lagi. Selain itu juga bisa jadi kelangkaan pun menjadi semakin parah. Kemudian terkait beberapa bantuan yang dijanjikan pemerintah seperti BLSM, subsidi transportasi umum, dan beasiswa untuk anak-anak dari keluarga miskin. Bantuan-bantuan ini pun kemungkinan besar akan membutuhkan waktu lama untuk menyentuh daerah di luar Jawa, terutama Kalimantan dan Indonesia bagian timur. Hal ini bisa berdampak besar terhadap kesulitan ekonomi yang akan terjadi di daerah tersebut.

Maka dari itu, sebelum pemerintah mengetok palu meresmikan kenaikan harga BBM di Bulan April nanti, pemerintah harus memperhatikan masalah distribusi yang tidak merata ini. Kebijakan dalam distribusi BBM ini harus diperbaiki. Jangan sampai hal ini memicu konflik antar wilayah.