Meredam Presidensialisasi Partai

Kisruh yang terjadi di Mesir, dibalik mengusik nurani kemanusiaan dunia, sesungguhnya juga memberi contoh sebuah pembelajaran politik. Ialah tentang sebuah pergerakan masif yang salah satunya berangkat dari institusionalisasi partai, bagaimana kualitas sebuah partai berangkat dari kapasitas sistemnya yang lahir dari ide bersama para anggotanya. Hal inilah yang terjadi pada Ikhwanul Muslimin (IM) sebagai aktor utama pergerakan menentang kudeta militer di Mesir saat ini.

IM adalah salah satu contoh baik partai politik (parpol) yang menempatkan institusionalisasi partai dan presidensialisasi partai pada tempatnya. Presidensialisasi partai adalah dimana kendali parpol sangat bertumpu pada seorang figur. Presidensialisasi IM terhadap Mursi didukung oleh institusionalisasi yang telah berproses sejak lama mengakar di partainya.

Hal di atas memberi refleksi terhadap kondisi parpol di Indonesia. Mendekati Tahun 2014, kecamuk politik semakin kusut. Hampir semua tingkah parpol berlandaskan pada pragmatisme elektoral dan menjauh dari substansi berpolitik seharusnya. Fenomena presidensialisasi partai yang kurang proporsional saat ini tengah menggerogoti banyak parpol di Indonesia. Khitah parpol yang seharusnya menjadi instrumen utama dalam demokrasi semakin ditinggalkan.

Perilaku parpol cenderung tidak peduli dengan persepsi masyarakat tentang bagaimana mereka. Mereka hanya peduli pada tingkat elektabilitas. Menjelang pemilu, tidak ada gagasan yang ditawarkan oleh parpol, bahasan mereka sungguh ringan yaitu menargetkan presentase suara yang ingin mereka dapat di Pemilu 2014.

Hal ini berbeda dengan kondisi di negara-negara maju, dimana parpol adalah bagian dari hidup masyarakat. Partai buruh menjadi roh bagi kaumnya. Dengan begitu ada sesuatu yang menjadi nyawa perjuangan partai. Di Indonesia, sangat jarang parpol yang secara eksplisit memperlihatkan ideologi spesifiknya. Hanya ada beberapa yang hampir jelas terlihat, itupun tidak keduanya secara eksplisit.. Terlebih lagi parpol di Indonesia masih berkutat antara Islamis dan Nasionalis yang tak kunjung selesai.

Dalam buku “Di Bawah Bendera Revolusi”, Bung Karno menyatakan bahwa partai itu berguna untuk melawan kolonialisme dan imprealisme dunia barat. Partai adalah sebuah wadah perjuangan, entitas untuk menyatukan segala macam ide dan gagasan. Partai Komunis Indonesia (PKI) misalnya, dengan semangat nasionalis sering melancarkan pemberontakan terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Dampaknya, PKI berhasil merangsek masuk ke jajaran empat besar pemenang Pemilu 1955. Pemilu ini dianggap sebagai pemilu terbersih dan tersukses dalam sejarah perpolitikan Indonesia.

Jika ada yang bertanya seberapa penting keberadaan partai politik, kita bisa melihat apa yang terjadi di Jakarta pada Pilkada 2012. Adalah Faisal Basri,  seorang akademisi dengan konseptualitas sangat baik dan cerdas. Ia berani maju sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta secara idependen tanpa menunggangi parpol dan akhirnya gugur dalam tahap awal. Apa yang kurang dari Faisal Basri ?, jawabannya adalah parpol. Faisal Basri tak punya dukungan massa ideologis yang mampu memahami gagasannya.

Fenomena calon independen, memang sekarang semakin marak di sejumlah pilkada di berbagai daerah. Sebagian besar mereka bernasib sama seperti Faisal Basri dan sebagian kecil berhasil menang. Sebagian kecil ini seringkali dibesar-besarkan oleh sejumlah pihak, sehingga terlihat semakin menegaskan delegetimasi parpol. Fenomena ini lama kelamaan semakin ke tengah, ini juga kemudian menjadi salah satu pemicu presidensialisasi parpol, mengusung sosok figur dengan kemasan seolah independen dan menyamarkan identitas partai.

Maka kemudian, lahirlah persaingan semu ; ‘Figur Politik vs Partai Politik’. Parpol yang harusnya berpengaruh besar, namun kenyataannya justru figur-lah yang memegang peran kuat. Dalam istilah lain, ini bisa juga disebut ‘Presidensialisasi Partai vs Institusionalisasi Partai’.

Kecendrungan memilih publik masih pada karakter figur, belum pada karakter partai yang mencakup visi, misi, dan ideologinya. Figur menjadi magnet elektoral bagi partai. Contohnya adalah pada Pemilu 2004, raihan suara yang diperoleh SBY jauh di atas raihan Partai Demokrat. Pada tingkat Pilkada, hal ini terjadi di Pilkada DKI Jakarta dimana Jokowi yang hanya didukung oleh minim mesin partai mampu mengalahkan calon lainnya yang didukung oleh koalisi banyak partai.

Parpol terlihat semakin mencampurkan kekuatan figur dengan kepartai-annya, padahal seharusnya yang mesti dperkuat adalah kapasitas kolektif partai. Semua pemilihan unsur dalam trias politika, mulai dari eksekutif, legislatif, hingga yudikatif, terkait dengan parpol, maka dari itu hal ini mesti dibenahi. Parpol harus segera direvitalisasi.

Saat ini masa depan parpol sangat bergantung pada usia politik figur. Menurut Pengamat Politik Hanta Yuda, ada beberapa penyebab kenapa figur lebih dipercaya daripada parpol. Ada empat hal setidaknya yang menjadi penyebabnya. Pertama adalah relasi ideologi yang semakin jauh antara parpol dengan publik. Parpol hanya datang ke publik ketika menjelang pemilu, sehingga publik kesulitan mengenal kapasitas utuh dari parpol tersebut. Kedua, warna ideologi partai yang semakin kabur dikarenakan semua parpol hanya berfokus pada perebutan ceruk suara. Sebagian besar mereka banyak yang melawan ideologi awal mereka demi mengais suara maksimum.

Ketiga yaitu fenomena presidensialisasi partai yang dijelaskan di atas. Parpol terjebak pada figuritas dan tidak peduli pada pembenahan sistem. Terakhir, citra parpol yang semakin tergerus. Sebagai contoh, publik lebih bangga disebut sebagai Relawan Jokowi daripada sebagai Relawan PDI P. Budaya politik Indonesia masih menyukai kharisma dan hal ini baru bisa melekat pada figur, belum pada parpol.

Momentum Pilpres 2014

Pilpres 2014, adalah faktor terbesar pendorong arus presidensialisasi parpol. Kontestasi ini akan masih sangat bergantung pada figur. Dengan indikator kapabilitas, integritas, dan akseptabilitas, diperkirakan capres hanya akan muncul dari 3 jalur. Pertama dari para pelaku presidensialisasi partai yakni para petinggi partai diantaranya seperti Aburizal Bakrie, Megawati, Hatta Rajasa, dan Prabowo. Kedua dari figur berelektabilitas tinggi seperti Jokowi dan terakhir dari para pemilik kapital tinggi.

Momentum pilpres ini bisa menjadi salah satu tolak ukur atas pencapaian parpol dalam menempatkan institusionalisasi dan presidensialisasi partai. Presidensialisasi mestinya lahir dari institusionalisasi optimal yang berlangsung dalam parpol. Memperkuat kapasitas parpol dan menciptakan mekanisme-mekanisme yang lebih pada demokratisasi sistem adalah tantangan masa depan demokrasi Indonesia.

Tulisan ini dimuat di HMInews 27 Agustus 2013