Mitra bina lingkungan

Pertanian di Jembrana, Bali

Saat ini saya bekerja sebagai seorang peneliti dan konsultan di bidang lingkungan dan green economy. Beberapa project yang saya terlibat adalah pendanaan program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim terkait pengembangan bisnis kakao dan bioenergi. Beberapa waktu lalu, salah satu tugas dari project tersebut adalah harus menemukan mitra untuk pendanaan project di atas, salah satu opsi terbaik yang muncul adalah microfinance dan CSR (Corporate Social Responsibility).

Akhirnya pilihan kita sampai pada BNI sebagai partner potensial dikarenakan kemudahan persyaratan, tingkat bunga yang lebih bersahabat dan jaminan dari pemerintah. Sebagai sebuah bank milik negara, BNI menjadi sumber pendanaan yang penting bagi program iklim. Dengan banyak cabang tersebar di seluruh Indonesia, BNI bisa membantu pemerintah saat ini yang tengah mengimplementasikan rencana aksi nasional adaptasi perubahan iklim (RAN-API) dan penurunan emisi gas rumah kaca (RAN-GRK). BNI menyediakan berbagai skema yang potensial mendukung aksi iklim mulai dari skala kecil hingga besar, juga untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Kredit yang disediakan dapat diakses oleh individual dan grup kolektif.

Salah satunya adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kredit ini adalah skema pinjaman jangka pendek yang bertujuan mengembangkan usaha kecil termasuk sector pertanian dan perdagangan. Kredit ini dapat membantu pengembangan perkebunan kakao dan bisnis bioenergy. Skema kredit lainnya berlaku untuk grup kolektif sebagai perantara antara bank dengan individu. Perantara ini bisa perusahaan atau koperasi yang dapat menjamin semua produksi dari individu, dalam hal ini adalah petani. Perantara kemudian membuat proposal sesuai kebutuhan petani dan mengirimkan kepada kantor cabang di daerah terkait. Tingkat bunga untuk kredit ini dapat menyesuaikan dengan besaran pinjaman dan jenis agunan.

Microfinance dari BNI dinilai lebih siap untuk pendanaan pengembangan kapasitas program adaptasi. Salah satunya adalah program adaptasi yang terkait dengan pertanian. Sector pertanian di sepanjang daerah aliran sungai rentan terhadap banjir, yang dapat membuat petani gagal panen. Sehingganya, ketika hal tersebut terjadi, microfinance dapat membantu petani untuk menata ulang lahan pertaniannya. Surat rekomendasi dari pemerintah dapat membantu petani untuk mendapatkan akses terhadap microfinance. Program ini bisa dihubungkan dengan program iklim lain yang sudah berjalan.

Selain itu, microfinance juga bisa dilengkapi dengan asuransi mikro untuk melindungi petani dari kerugian finansial. Kedua produk ini bisa ditampilkan dalam satu kemasan. Petani yang ingin memiliki asuransi bisa membayar biaya tambahan, yang sama besarannya dengan 1-2% bunga dari bunga maksimal microfinance. Kemudian, BNI juga telah disetujui oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk meluncurkan program Laku Pandai yang meluaskan akses perbankan ke masyarakat. Saat ini program ini masih focus pada jasa tabungan, namun ke depannya akan dikembangkan juga ke arah microfinance dan asuransi mikro. Program ini berguna bagi daerah-daerah yang belum memiliki cabang BNI.

Selanjutnya, BNI memiliki program CSR dalam kemasan PKBL (Program Kemitraan Bina Lingkungan). Program ini dipecah menjadi dua, yaitu Program Kemitraan (PK) dan Program Bina Lingkungan (PBL). PK memiliki bunga yang relative rendah dan persyaratan aplikasi yang lebih mudah. Semua jenis usaha yang rentan, termasuk produksi pertanian, bisa mendapatkan akses ke PK. Bentuknya berupa pinjaman individu hingga jumlah 75 juta rupiah dengan masa pengembalian maksimal 3 tahun. Peminjam harus membayar cicilan setiap bulan, metode ini cocok bagi petani yang bertani lebih dari satu tahun. Saat ini bunga pinjaman adalah 6% per tahun.

Program Kemitraan

Jika jumlah pinjaman kecil dari 10 juta rupiah, maka dokumen-dokumen seperti buku nikah akan diperlukan, tapi bukan sertifikat bangunan. Jika pinjaman sampai dengan 30 juta rupiah, sertifikat kepemilikan kendaraan bermotor akan dibutuhkan, tergantung pada kondisi kendaraan terkait. Untuk pinjaman lebih dari 30 juta rupiah, sertifikat tanah akan diminta. Namun, jika petani memiliki surat rekomendasi dari organisasi terpercaya seperti pemerintah atau perusahaan, BNI akan mempertimbangkan permohonan pinjaman tanpa sertifikat tanah. Akan tetapi, surat rekomendasi dari kelompok tani atau koperasi akan lebih memudahkan petani.

PK dan PBL BNI, dua program yang terkait

PKBL adalah jenis CSR yang dikelola oleh BUMN. Dalam hal ini, BNI bekerja cukup baik dalam mengkombinasikan PK dengan PKBL. PK bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dari usaha kecil untuk menjadi mandiri dan tangguh, sementara PBL focus memberdayakan kondisi social ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah bisa mengajukan kerjasama dengan PKBL melalui LSM, koperasi atau universitas. BNI memberikan koneksi antara PK dan PBL, untuk menyempurnakan suatu program yang telah bekerjasama dengan PK, maka BNI melengkapinya dengan pemberian PBL. PKBL berfokus pada sejumlah sector diantaranya; pendidikan, kesehatan, infrastruktur, tanggap bencana dan konservasi alam.

Dengan semua program di atas, maka kita memilih BNI sebagai partner yang tepat untuk mitra bina lingkungan dengan berkolaborasi dengan project kita. Di Jawa Barat, ada empat kota atau kabupaten yang saat ini tengah menyusun program Rencana Aksi Daerah (RAD) API. Empat daerah tersebut adalah Kabupaten Purwakarta, Karawang, Bandung dan Kota Bandung. Beberapa diantara RAD API prioritas mereka memiliki potensi untuk bekerjasama dengan program microfinance dan PKBL BNI.

Lalu di Boalemo, Gorontalo, project pengembangan perkebunan kakao sebagai bagian dari aksi iklim, juga saat ini tengah bernegosiasi dengan program microfinance BNI. Yang terakhir, beberapa waktu lalu kita menggelar International Workshop terkait bioenergi, BNI hadir disana menyatakan kesiapan mereka untuk mendukung program pengembangan bioenergi untuk mencapai target energi terbarukan Indonesia dan pengurangan emisi gas rumah kaca.

Artikel ini berpartisipasi dalam Lomba Blogging Pengalaman bersama BNI