Pembangunan (lingkungan) berkelanjutan di Indonesia

Memperingati Hari lingkungan hidup, sejumlah kalangan aktif melakukan berbagai kegiatan bertema ramah lingkungan; rendah emisi, hemat energi, kurangi polusi dan bersih sampah. Semua kegiatan tersebut berpayung pada visi global pembangunan berkelanjutan. Selama empat dekade terakhir, Indonesia telah menjadi mitra dunia untuk aksi lingkungan.

Tahun 1987, PBB merilis ide tentang pembangunan berkelanjutan sebagai respon terhadap krisis lingkungan. Indonesia mendukung ide tersebut sejak satu dekade sebelumnya. Tahun 1978, Indonesia membentuk Kementerian Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan, enam tahun setelah Konferensi Stockholm tentang Lingkungan. Sejak itu, manajemen lingkungan telah menjadi bagian dari program pembangunan di Indonesia. Hari ini, kementerian tersebut menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan bertugas sebagai badan koordinasi untuk manajemen lingkungan dan pembangunan berkelanjutan dari berbagai sektor.

Pada Rio Earth Summit (RES) 1992, Indonesia kembali hadir dan mendukung Agenda pembangunan berkelanjutan dalam memastikan bahwa tujuan ekonomi, lingkungan dan sosial bangsa saling terkait secara keseluruhan. Setelah RES, Indonesia mulai menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam agenda pembangunan nasional. Tahun 1997, Indonesia meraih sejumlah pencapaian melalui implementasi Konvensi Keanekaragaman Hayati, Perubahan Iklim dan Prinsip-Prinsip Konservasi Hutan.

Pada tahun 2000, Indonesia ikut mengesahkan Millenium Development Goals (MDGs) yang goal ketujuhnya adalah environmental protection dan sustainability. Indonesia berkontribusi melalui program reforestasi dan reboisasi yang mendukung konservasi hutan dan keanekaragaman hayati. Indonesia berhasil menyelesaikan target tepat waktu dan melibatkan partisipasi lintas sektor dalam upaya pencapaian MDGs.

Sustainable development goals

2015, PBB mentransformasi MDGs menjadi Sustainable development goals (SDGs) dengan empat goal terkait langsung dengan lingkungan. SDGs membawa lima prinsip yang menyeimbangkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, yaitu 1) People (manusia), 2) Planet (bumi), 3) Prosperity (kemakmuran), 4) Peace (perdamaian), dan 5) Partnership (kerjasama). Kelima prinsip dasar saling terhubung, dan terintegrasi satu sama lain.

Indonesia aktif dalam mendukung proses mencapai SDGs. Wakil Presiden Yusuf Kalla hadir sebagai perwakilan dari Pemerintah Republik Indonesia dalam Sidang Umum PBB ke-70 merupakan momentum pengesahan SDGs. Selanjutnya, Indonesia juga turut aktif dalam follow up implementasi SDGs di Asia dan ASEAN.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan keseriusan pelaksanaan SDGs dengan mengarusutamakan SDGs dalam agenda pembangunan nasional; membuat pelaksanaan SDGs yang inklusif dan partisipatif baik di tingkat pusat maupun daerah. Peraturan Presiden tentang SDGs sedang disiapkan oleh pemerintah sebagai bukti komitmen politik sehingga dapat menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan SDGs. Indonesia merancang Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Nasional, yang merupakan dokumen yang memuat program dan kegiatan rencana kerja lima tahunan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian SDGs yang sesuai dengan sasaran pembangunan nasional. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang merupakan dokumen rencana kerja lima tahunan untuk pelaksanaan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah.

Sejumlah Pemerintah Daerah bahkan telah mulai melaksanakan SDGs antara lain dengan menyiapkan dukungan teknis dan regulasi. Antara lain di Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Pangkep serta  Lampung Timur dan Wonosobo. Stakeholder lain juga terlihat sangat aktif berpartisipasi dan mendorong pemerintah untuk membuka ruang-ruang yang telah disediakan dalam proses SDGs global. LSM telah ikut serta dalam diseminasi dan berbagai kegiatan persiapan antara lain dengan dengan membentuk Koalisi Masyarakat Sipil untuk SDGs. Selain dari LSM dan Pemerintah Daerah, inisiatif juga datang dari Perguruan Tinggi yang telah menyatakan komitmen untuk melaksanakan SDGs bahkan sudah diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran.

Untuk jangka Panjang investasi di Pendidikan, Kemenkeu melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) telah mengirim ribuan mahasiswa untuk studi di kampus-kampus terbaik dunia, untuk studi sustainability dari ragam disiplin. Para mahasiswa postgraduate ini juga turut bantu menjalin kerjasama Indonesia dengan berbagai Lembaga internasional yang mendukung riset dan agenda SDGs, terutama yang terkait perubahan iklim.

Perubahan iklim

Perubahan iklim adalah isu sentral dalam SDGs. Indonesia juga aktif dalam perjanjian internasionalnya (CoP), sejak Kyoto Protokol 1997. Puncaknya adalah Paris Agreement yang berupaya mengurangi total global emisi untuk mitigasi perubahan iklim dan dampak negatifnya. Indonesia telah menandatangani dan meratifikasi Paris Agreement tahun 2016 lalu. Ini adalah bentuk komitmen dalam peningkatan perlindungan wilayah yang rentan perubahan iklim lewat aksi mitigasi dan adaptasi. Pembangunan yang ramah lingkungan ini meliputi berbagai sektor seperti energi, kehutanan, pertanian, dan industri.

Paris Agreement merupakan paradigma baru dalam penanganan perubahan iklim. Untuk implementasinya, negara menggunakan Nationally Determined Contribution (NDC) yang diajukan kepada UNFCCC sebagai bentuk langkah konkrit pencapaian tujuan bersama untuk menekan kenaikan suhu rata-rata global dua derajat celcius. Penurunan akan terjadi secara periodik, NDC Indonesia pun menggunakan penetapan berkala. Tahap pertama, penurunan emisi 29% atau 41% dengan bantuan internasional pada 2030.

Negara, telah memulau upaya tersebut di sektor energi dan kehutanan. Indonesia menghapuskan secara bertahap penggunaan energi fosil (batubara), dengan menggenjot energi terbarukan. Negara juga menghentikan ekspansi perkebunan monokultur seperti sawit dan hutan tanaman industri (pulp) yang mengakibatkan deforestasi dan kebakaran hutan dan lahan. Berikutnya dengan kerjasama lintas aktor, aksi iklim tengah berkembang ke sektor pertanian, transportasi, industri, penggunaan produk dan penanganan limbah.

Terlepas dari beberapa kendala implementasi, mengingat sulitnya trade-off antara upaya pembangunan dan aksi lingkungan, Indonesia telah meraih pencapaian yang progresif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan hal ini harus dilanjutkan, demi masa depan (lingkungan) kita.